HAK ASASI MANUSIA

Pengertian Hak Asasi Manusia

     Pengertian HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak yang mnelekat pada diri manusia sejak lahir yang tidak dapat diganggu gugat dan bersifat tetap. Sebagai warga negara yang baik tentunya haruslah saling menghormati satu sama lain dengan tidak membedakan ras, agama, golongan, jabatan ataupun status sosial.

   Pengertian HAM menurut Jack Donnely adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan hak itu merupakan pemberian dati Tuhan Yang Maha Esa.

     Sementara menurut John Locke, HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat. John Locke menjelaskan bahwa HAM merupakan hak kodrat pada diri manusia yang merupakan anugrah atau pemberian langsung dari tuhan YME. secara filosofis, pandangan menurut hak asasi manusia adalah, "jika wacana publik masyarakat global di masa damai dapat dikatakan memiliki bahasa moral yang umum, itu adalah hak asasi manusia." Meskipun demikian, klaim yang kuat dibuat oleh doktrin hak asasi manusia agar terus memunculkan sikap skeptis dan perdebatan tentang sifat, isi dan pembenaran hak asasi manusia sampai dijaman sekarang ini.

Macam-Macam HAM

  1. Hak Asasi Pribadi (Personal Right)

Contoh: hak mengemukakan pendapat, hakmemeluk agama, hak beribadah, hak kebebasan berorganisasi/berserikat.

  2. Hak Asasi Ekonomi (Property Right)

Contoh: hak memiliki sesuatu, hak membeli dan menjual, hak mengadakan suatu perjanjian/kontrak, hak memilih pekerjaan.

 3. Hak Asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan (right of legal equality)

Contoh: hak persamaan hukum, hak asas praduga tak bersalah.

  4. Hak asasi politik (political right)

Contoh: hak untuk diakui sebagai WNI, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik.

  5. Hak asasi sosial dan budaya (social and cultural right)

Contoh: hak untuk memilih pendidikan, hak mendapat pelayanan kesehatan, hak mengembangkan kebudayaan.

 6.Hak asasi untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum (procedural right)

Contoh: hak mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum.

Ciri-Ciri HAM

 1. Bersifat hakiki: HAM sudah ada sejak lahir.

 2. Bersifat universal: HAM berlaku untuk dan mengenai semua orang, dimana saja, dan kapan saja tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, suku bangsa, negara, pandangan hidup, dan pandangan politik.

 3. Kemepilikannya bersifat kodrati dan karena itu spiritual: maksudnya, HAM itu inheren dalam kodrat kemanusiaan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sejak kita diciptakian dan dilahirkan, dan karena itu hak-hak asasi itu dipandang sebagai karunia pemberian Sang Pencipta.

 4. Bersifat supralegal dan menuntut dengankeras pemenuhannya dari pihak lain, termasuk negara: maksudnya, hak-hak asasi tidak pernah boleh dan tidak pernah bisa dilanggar, dibatasi, dan ditiadakan/ dihapus oleh pihak manapun termasuk negara.

Teori-Teori Hak Asasi Manusia (Theory of Human Rights) adalah sebagai berikut.

1. Teori Perjanjian Masyarakat/ Theory Society Agreement (1632-1704)

Teori ini dikemukakan oleh John Locke. Teori ini menyebutkan bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara, maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang-undang (Masyhur Effendi: 2005).

2. Teori Trias Politika/ Theory Trias Politica (1688-1755)

Teori ini dikemukakan oleh Montesquieu. Teori ini menyatakan bahwa negara dipisahkan menjadi tiga, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pemisahan ini dilakukan untuk melindungi hak asasi dan kekuasaan penguasa (Masyhur Effendi: 2005).

3. Teori Kedaulatan Rakyat/ Theory of Sovereignty of The People (1712-1778)

Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau. Teori ini menyatakan bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat, termasuk hak asasi (Masyhur Effendi: 2005).

4. Teori Negara Hukum/ Theory State of Law (1724-1904)

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Teori ini menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara (M. Tahir Azhary: 1992).
Perbedaan HAM dengan Hak Biasa

HAM memiliki kelebihan:

- Mutlak

- Kodati (milik hidup kemerdekaan/kebebasan)

- Perlindungan diri

- Penegakan demokrasi

HAM memiliki kekurangan:

- Tak terbatas

- Kurang ada pedoman

- Lebih mengutamakan hak daripada kewajiban

- Penyalahgunaan hak

- Jika tidak konsisten, dapat merugikan bangsa sendiri

- Menganggap hak sama dengan kebebasan

Sedangkan Hak Dasar memiliki kelebihan:

- Jelas ketentuannya

- Memberi pedoman

- Sudah diketahui secara jelas tentang hak-hak setiap orang

- Ada keputusan hukum

- Hak milik

- Menghargai hak orang lain

Kekurangan hak dasar:

- Terbatasnya hak

- Timbulnya ketimpangan

- Kadang-kadang kurang efektif

      Jadi, dapat disimpulkan perbedaan HAM dengan Hak Dasar/ Hak Biasa adalah HAM berlaku secara universal sedangkan hak dasar tergantung pada negara berlakunya setiapm negara berbeda-beda.

Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

1. Peristiwa Tanjung Priok

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1984 dengan jumlah korban sebanyak 74 orang. Peristiwa ini ditandai dengan penyerangan terhadap masa yang berunjuk rasa, dan penyelesaiannya sudah berlangsung di Pengadilan HAM ad hoc Jakarta pada tahun 2003 hingga 2004.

2. Penculikan Aktivis 1998

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1984-1998 dengan jumlah korban sebanyak 23 orang. Peristiwa ini ditandai dengan penghilangan secara paksa oleh pihak Militer terhadap para aktivis pro-demokrasi. Penyelesaian kasus ini sudah dilakukan di Pengadilan Militer untuk anggota tim mawar.

3. Penembakan Mahasiswa Trisakti

Kasus penembakan mahasiswa Trisakti terjadi pada tahun 1998 dengan jumlah korban sekitar 31 orang. Peristiwa ini tidandai dengan penembakan aparat terhadap mahasiswa yang sedang berunjuk rasa. Penyelesaian kasus ini sudah dilaksanakan di Pengadilan Militer bagi pelaku lapangan.

4. Kerusuhan Timor-Timur Pasca Jejak Pendapat

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1999 dengan jumlah korban sebanyak 97 orang. Peristiwa ini ditandai dengan Agresi Militer dan penyelesaiannya sudah dilakukan di Pengadilan HAM ad hoc Jakarta pada tahun 2002 hingga 2003.

5. Peristiwa Abepura, Papua

      Kasus pelanggaran HAM ini terjadi pada tahun 2000 dengan jumlah korban sebanayak 63 orang. Peristiwa ini ditandai dengan penyisiran secara membabi buta terhadap pelaku yang diduga menyerang Mapolsek Abepura. Penyelesaian kasus ini sudah dilakukan di Pengadilan HAM di Makassar.

Sumber:

http://www.academia.edu/7931028/Pengertian_HAM_atau_Hak_Asasi_Manusia_Human_Rights_Pengertian_HAM_atau_Hak_Asasi_Manusia_Human_Rights 

https://flowrentina.wordpress.com/2013/04/20/ham-hak-asasi-manusia-_-prndidikan-pancasila/ 

http://simplenews05.blogspot.com/2014/09/teori-teori-hak-asasi-manusia.html 

http://feelinbali.blogspot.com/2012/11/perbedaan-ham-dan-hukum-dasar.html 

Konsep Dasar Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara

Pengertian Demokrasi

      Demokrasi adalah suatu istilah yang bersifat universal. Namun tidak ada satu sistem demokrasi yang berlaku untuk semua bangsa atau semua negara. Pemahaman hakikat “demokrasi” terlebih dahulu diawali dengan pengertian demokrasi serta nilai yang terkandungdi dalamnya.

      Secara etimologis, “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani,  yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, “demos, cratein” atau “democratos” adalah keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Dalam istilah lain lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

     Oxford Dictionary mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan oleh seluruh populasi atau semua anggota yang memenuhi syarat dari negara, biasanya melalui wakil-wakil yang terpilih.

     Menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat.

      Menurut Henry B. Mayo, demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Konsep Demokrasi

      Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari, oleh, dan untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Demos menyiratkan makna diskriminatif atau bukan rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas hak-hak prerogratif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.

Bentuk Demokrasi

1. Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat:

• Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung ialah demokrasi dimana rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam suatu rapat yang dihadiri seluruh rakyatnya. Demokrasi langsung pernah dijalankan di negara-negara kota pada jaman yunani kuno.

• Demokrasi Tidak Langsung (Demokrasi Perwakilan)

Demokrasi perwakilan yaitu Demokrasi dimana rakyat menyampaikan kehendakannya melalui dewan perwakilan rakyat. Demokrasi perwakilan di jalankan oleh negara-negara pada jaman modern.

2. Dilihat dari titik berat paham yang dianut:

• Demokrasi Barat (Demokrasi Liberal)

Demokrasi barat lebih menitikberatkan pada kebebasan bergerak, berpikir, dan mengeluarkan pendapat, menjunjung tinggi persamaan hak pada bidang politik. 

• Demokrasi Timur (Demokrasi Komunis)

Demokrasi timur lebih menitikberatkan pada paham kesamaan yang menghapuskan perbedaan kelas diantara sesama rakyat.

• Demokrasi Gabungan

Demokrasi yang berprinsip mengambil kebaikan dan membuang kelemahan dari demokrasi barat ke timur. Dalam demokrasi gabungan, hak milik pribadi diakui namun hak milik pribadi juga berfungsi sosial dan upaya menyejahterakan rakyat jangan sampai menghilangkan derajat dan HAM.

Bentuk Demokrasi dalam Sistem Pemerintahan Negara

Ada dua demokrasi dalam pemerintahan negara, antara lain:

1. Pemerintahan Monarki (monarki mutlakl, monarki konstitusional, dan monarki parlementer)
2. Pemerintahan Republik: berasal dari bahasa latin, “res” yang artinya pemerintahan dan “publica” yangb berarti rakyat. Dengan demikian dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak.

Menurut John Locke kekuasaan pemerintahan negara dipisahkan menjadi tiga, yaitu:

a. Kekuasaan Legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang yang dijalankan oleh parlemen)

b. Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintahan)

c. Kekuasaan Federatif (kekuasaan untuk menyatakan perang dan damai dan tindakan-tindakan lainnya dengan luar negeri). Sedangkan kekuasaan Yudikatif (mengadili) merupakan bagian dari kekuasaan Eksekutif.

      Kemudian Montesque (teori Trias Politica) menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga orang atau badan yang berbeda-beda dan terpisah satu sama lainnya (berdiri sendiri/ independent), yaitu:

a. Badan Legislatif (kekuasaan membuat undang-undang)

b. Badan Eksekutif (kekuasaan menjalankan undang-undang)

c. Badan Yudikatif (kekuasaan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang)

Klasifikasi sistem pemerintahan:

      Dalam sistem kepartaian dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu sistem multi partai (poliparty system), sistem dua partai (biparty system), dan sistem satu partai (monoparty system).

Mengenai model sistem pemerintahan negara, ada empat macam, yaitu:

1.      Sistem pemerintahn diktator (borjuis dan proletar)

2.      Sistem pemerintahan parlementer

3.      Sistem pemerintahan presidential

4.      Sistem pemerintahan campuran

 

Sifat Demokrasi dalam Sistem Pemerintahan Negara

      Terdapat lima sifat Demokrasi, yaitu dua sifat demokrasi hasil Revolusi Perancis 1789 ditambah dengan tiga sifat lagi menurut Piagam, sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Demokrasi bersifat politik
2. Demokrasi bersifat yuridis
3. Demokrasi bersifat ekonomis
4. Demokrasi bersifat sosialis
5. Demokrasi bersifat kultural

 

Sumber:

http://www.academia.edu/8888308/Pengertian_Demokrasi 

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pendidikan_kewarganegaraan/bab1-pengantar_pendidikan_kewarganegaraan.pdf 

http://pkn-dragbike329yahoo.blogspot.com/ 

http://markuskren.blogspot.com/2013/03/pemahaman-tentang-demokrasi-sistem.html