Implementasi Wawasan
Nusantara
Penerapan wawasan
nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang
senantiasa mendahulukan kepentingan negara.
a. Implementasi dalam
kehidupan politik, adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat
dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya.
b. Implementasi dalam
kehidupan ekonomi, adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.
c. Implementasi dalam
kehidupan sosial budaya, adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang
mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan
yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta.
d. Implementasi dalam kehidupan
pertahanan keamanan, adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk
sikap bela negara pada setiap WNI.
Sosialisasi Wawasan
Nusantara
1. Menurut sifat/
cara penyampaian:
a. Langsung:
ceramah, diskusi, tatap muka
b. Tidak Langsung:
media massa
2. Menurut metode
penyampaian:
a. Ketauladanan
b. Edukasi
c. Komunikasi
d. Integrasi
Materi wawasan
disesuaikan dengan tingkat dan macam pendidikan serta lingkunannya supaya bisa
dimengerti dan dipahami.
Tantangan
Implementasi Wawasan Nusantara
1. Pemberdayaan
Masyarakat
John Naisbit dalam
bukunya “Global Paradox” menyatakan negara harus dapat memberikan peranan
sebesar-besarnya kepada rakyatnya.
Pemberdayaan masyarakat
dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat
untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju
dengan bottom-up planning, sedangkan
untuk negara berkembang dengan tp-down
planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga
diperlukan landasan operasional berupa GBHN.
Kondisi nasional
(pembangunan) yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan
ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk
daerah-daerah tertinggal.
2. Dunia Tanpa Batas
a. Perkembangan
IPTEK
Mempengaruhi pola
pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam aspek kehidupan. Kualitas sumber
daya manusia merupakan tantangan serius dalam menghadapi tantangan global.
b. Kenichi Omahe dalam
bukunya “Borderless Word” dan “The End of Nation State” menyatakan bahwa dalam
perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi
dan politik relatif masih tetap, namun kehidupan dalam satu negara tidak
mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri,
dan konsumen yang semakin individual. Untuk dapat menghadapi kekuatan global,
suatu negara harus mengurangi peranan pemerintah pusat dan lebih memberikan
peranan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Perkembangan IPTEK
dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas dapat
merupakan tantangan wawasan nusantara, mengingat perkembangan tersebut akan
dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap, dan pola
tindak di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Era Baru
Kapitalisme
a. Sloan dan Zureker
Dalam bukunya “Dictionary
of Economics” menyatakan kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang
didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu
untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam
aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan
sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri.
Di era baru
kapitalisme, sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan
aktivitas-aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat
sehingga diperlukan strategi baru, yaitu adanya keseimbangan.
b. Lester Thurow
Dalam bukunya “The
Future of Capitalism” menyatakan bahwa untuk dapat bertahan dalam era baru
kapitalisme harus membuat strategi baru yaitu keseimbangan (balance) antara
paham individu dan paham sosialis. Di era baru kapitalisme, negara-negara
kapitalis dalam rangka mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi menekan
negara-negara berkembang dengan menggunakan isu-isu global yaitu demokrasi, hak
asasi manusia, dan lingkungan hidup.
4. Kesadaran Warga
Negara
a. Pandangan
Indonesia tentang Hak dan Kewajiban
manusia Indonesia
mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat
dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.
b. Kesadaran Bela
Negara
dalam mengisi
kemerdekaan, perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non fisik untuk
memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN,
menguasai IPTEK, meningkatkan kualitas SDM, transparan dan memelihara
persatuan.
Dalam perjuangan non
fisik, kesadaran bela negara mengalami penurunan yang tajam dibandingkan pada
perjuangan fisik.
Keberhasilan
Implementasi Wawasan Nusantara
Diperlukan kesadaran
WNI untuk:
1. Mengerti,
memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara serta hubungan
warga negara dengan negara, sehingga
sadar sebagai bangsa Indonesia.
2. Mengerti, memahanmi,
menghayati tentang bangsa yang telah menegara, bahwa dalam menyelenggarakan
kehidupan memerlukan konsepsi wawasan nusantara sehingga sadar sebagai warga
negara yang memiliki cara pandang.
Agar kedua hal
tersebut dapat terwujud, diperlukan sosialisasi dengan program yang teratur,
terjadwal, dan terarah.
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar